Kebijakan Pengelolaan Zakat

Pemisahan dana

LAZMAN memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), dana amil, dan dana nonhalal, baik pada rekening bank maupun pembukuan (PSAK 409; UU 23/2011 Pasal 28). Infak terikat disalurkan sesuai ikrar pemberi.

Hak amil

Hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5% (1/8) dan digunakan untuk biaya operasional lembaga. Persentase yang berlaku ditetapkan pimpinan bersama Dewan Pengawas Syariah dan realisasinya dipublikasikan setiap periode.

Penyaluran

Zakat hanya disalurkan kepada mustahik yang termasuk delapan asnaf, setelah melalui pengajuan, survei lapangan, verifikasi, dan persetujuan berjenjang oleh petugas yang berbeda. Penyaluran mengutamakan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (UU 23/2011 Pasal 26). Pendayagunaan untuk usaha produktif dilakukan bila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Pasal 27).

Pelaporan dan audit

Setiap transaksi dicatat di sistem informasi lembaga dan disinkronkan ke SiMBA BAZNAS. Laporan disampaikan kepada BAZNAS dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setiap 6 bulan dan akhir tahun, diaudit syariah dan keuangan, serta laporan tahunan teraudit dipublikasikan kepada masyarakat.